Terbentuknya Kabinet Wilopo
Pada tanggal 1 Maret 1952 Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur. Yang diminta oleh Presiden Soekarno kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kagagalan, sebab tidak ada kesepakatan
tentang calon – calon yang akan didudukkan di dalam kabinet. Pada tanggal 19 kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagi formatur baru.
Akhirnya setelah berusaha selama 2 minggu, pada tanggal 30 Maret Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas : PNI, dan Masyumi masing-masing jatah 4 orang, PSI 2 orang, PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya), Partai Buruh, dan PSII masing – masing 1 orang dan golongan tak berpartai 3 orang.3 Kabinet ini resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1952 tanggal 1 April 1952.4. Atas permintaan sendiri, terhitung tanggal 2 Juni 1952 ia diberhentikan dengan hormat. Dengan Kepres. No. 21 Tahun 1953 tanggal 31 januari 1953. Terhitung 2 Juni 1953 PM ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan a.i. Atas permintaan sendiri, terhitung tanggal 11 Mei 1953 ia diberhentikan dengan hormat dan digantikan oleh Suroso

Program Kabinet Wilopo
Dalam melaksanakan pemerintahannya, setidaknya ada enam program kabinet Wilopo, 10 yaitu :
1. Organisasi Negara
 Melaksanakan pemilu untuk konstituante dan dewan dewan daerah,
 Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah,
 Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat.
2. Kemakmuran
 Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat,
 Melanjutkan usaha perubahan agraria.
3. Keamanan
 Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai Negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan Negara serta,
 Memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
4. Perburuhan
 Memperlengkapi perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses nasional.
5. Pendidikan dan Pengajaran
 Mempercepat usaha-usaha perbaikan untukpembaharuan pendidikan dan pengajaran.
6. Luar Negeri
 Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamian dunia,

About these ads